Danantara resmi didirikan pada hari Selasa setelah DPR menyetujui amandemen ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tahun 2003, yang memungkinkannya mengambil alih fungsi manajemen BUMN tertentu. Undang-undang tersebut mengamanatkan Danantara untuk mengamankan setidaknya Rp 1.000 triliun ($61,3 miliar) dalam pendanaan awal dari investasi negara atau sumber legal lainnya.

BUMN Mana Saja yang Akan Dikelola Danantara?

Pejabat pemerintah telah mengindikasikan bahwa tujuh BUMN besar dari sektor perbankan, pertambangan, energi, dan telekomunikasi akan menjadi tulang punggung Danantara. BUMN-BUMN tersebut meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI dari sektor perbankan; PT. PERTAMINA di sektor energi; PT. PLN di bidang kelistrikan; PT. Telkom Indonesia di bidang telekomunikasi; dan PT. MIND ID sebagai induk usaha pertambangan. Perusahaan-perusahaan ini termasuk yang terbesar di Indonesia dalam hal aset dan jangkauan konsumen.

Bagaimana dengan INA?

Laporan awal menunjukkan bahwa INA, Otoritas Investasi Indonesia, pada akhirnya akan diintegrasikan ke Danantara. Namun, masih ada pertanyaan tentang bagaimana kedua dana kekayaan negara itu akan mengoordinasikan peran mereka, karena mereka dapat memiliki tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengelola investasi negara di sektor-sektor strategis. Perbedaan utamanya adalah bahwa INA beroperasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan, sedangkan Danantara akan melapor langsung kepada presiden.