RIAU24.COM - Ada isu pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang mencuat setelah terjadinya kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Namun, PDIP menegaskan belum membahas pengganti Hasto.

"Belum ada (pembahasan pengganti Hasto)," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Sumber Daya PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1).

Said mengatakan informasi penggantian Hasto maupun pengunduran dirinya merupakan wilayah otonomi partai. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menekankan bahwa keputusan terkait Hasto merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Memang harus diakui, suka tidak suka, tapi AD ART kami, konstitusi kami, mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati," ucap Said.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan (OTT) digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang.