RIAU24.COM - Pakar Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menyebut salah satu langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik mark-up anggaran pemerintah.

Poin itu yakni penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI) dikutip dari inilah.com, Selasa 31  Desember 2024.

"Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik. Akan tetapi, teknologi ini harus didukung budaya anti-korupsi yang kuat," sebutnya.

"Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apapun tak akan efektif," ujarnya.

Tambahnya, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa.

"Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi," ujarnya.