RIAU24.COM -Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah agar tak membebani masyarakat kelas menengah ke bawah dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025.

Pengurus GNB Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan kritik itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (27/12) malam.

Dalam pertemuan tersebut, dia menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah, terutama mereka yang rentan terdampak situasi ekonomi pasca-pandemi.

"Kelas menengah saat ini sudah sangat terbebani. Ada PHK, pemotongan penghasilan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya akan memperparah kondisi mereka," ujar Lukman dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar secara daring, Sabtu (28/12).

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga memengaruhi sektor konsumsi yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Sri mulyani evaluasi