"Ini merupakan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik di mana rezim memaksimumkan budget tanpa kendali, tanpa kontrol dan tanpa check and balances yang sehat. Politik anggaran hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dikebiri dan dilumpuhkan selama 10 tahun ini," kata Didik dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (25/12/2024).

Ia menyebut, suku bunga obligasi utang Indonesia juga tercatat menjadi yang tertinggi di ASEAN, mencapai 7,2 persen. 

Angka itu jauh di atas negara-negara ASEAN lainnya, Thailand (2,7 persen), Vietnam (2,8 persen), Singapura (3,2 persen), dan Malaysia (3,9 persen).

Belanja pemerintah pusat semakin digerogoti pembayaran bunga utang, yang naik pesat dari 11,09 persen pada 2014 menjadi 20,10 persen pada 2024.

Didik menilai kondisi itu menjadi beban berat bagi rakyat, yang pada akhirnya harus menanggung konsekuensi fiskal melalui pembayaran pajak yang besar. 

Ia juga menegaskan pentingnya reformasi fiskal dan pengendalian utang untuk mengembalikan stabilitas ekonomi Indonesia.