Menu

Rahayu Saraswati Heran PDIP Kini Tolak PPN 12 persen: Padahal dari Mereka Ketua Panja 

Zuratul 22 Dec 2024, 17:14
Rahayu Saraswati Heran PDIP Kini Tolak PPN 12 persen: Padahal dari Mereka Ketua Panja.
Rahayu Saraswati Heran PDIP Kini Tolak PPN 12 persen: Padahal dari Mereka Ketua Panja.

RIAU24.COM - Waketum Partai Gerindra yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketau Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati heran dengan sikap yang ditampilkan oleh PDIP

"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%," kata Sara kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

Sara mengatakan sejumlah anggota DPR lainnya juga keheranan dengan penolakan PDIP

Sara mempertanyakan mengapa PDIP baru kini menolak PPN 12%.

"Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" imbuh Sara keheranan.

Anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, sempat meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kebijakan kenaikan PPN 12%. Rieke berharap hal ini menjadi kado tahun baru bagi rakyat.

Hal itu disampaikan Rieke saat interupsi di rapat paripurna gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12). 

Rapat dihadiri Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

"Dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna kali ini mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021," ujar Rieke.

Rieke mendorong Prabowo menerapkan monitoring self-assessment dalam tata kelola perpajakan. 

Menurutnya, pajak juga dapat dijadikan instrumen pemberantasan korupsi.

"Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak, selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara," kata dia.

"Terakhir mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan seluruh anggota DPR, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media, kita berikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen," kata Rieke.

(***)