RIAU24.COM - Pengamat politik FISIP UNRI, Dr. Tito Handoko, menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto memiliki kemiripan dengan sistem pada era Orde Baru. 

"Pada masa itu, kepala daerah dipilih DPRD atas persetujuan Presiden. Kita tak ingin kembali ke nuansa Orde Baru," kata Tito mengutip dari haluanriau.co.

Ia menegaskan, sistem Pilkada langsung lebih demokratis, meski memerlukan perbaikan kualitas penyelenggaraan, seperti peningkatan regulasi, edukasi politik, dan pengawasan. “Edukasi politik yang baik dapat menekan money politics dan memperbaiki kualitas pemilu,” ujarnya.

Tito juga mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berisiko meningkatkan nepotisme dan peredaran politik uang di internal partai. "Money politik hanya akan berputar di partai politik, dan rakyat kehilangan hak konstitusional mereka," tegasnya.

Menurut Tito, partai politik harus fokus pada kaderisasi agar mampu melahirkan pemimpin berkualitas, seperti yang dilakukan PKB dengan Abdul Wahid di Pilgub Riau. "Kaderisasi adalah kunci untuk menghadirkan pemimpin yang siap bertarung secara demokratis," pungkasnya.