Menkeu Sri Mulyani Sebut APBN Defisit Rp401 Triliun
RIAU24.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan kabar buruk mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia per November 2024 ini.
Perempuan yang disapa Ani itu mengaku APBN per November 2024 mengalami defisit sebesar Rp 401,8 triliun, atau 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Sampai akhir November, defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun. Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah Rp 522,8 triliun," ujar Ani dikutip Kamis (11/12).
Ani menuturkan, APBN per November 2024 ini masih jauh dari target dari undang-undang (UU) APBN.
"Jadi, defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah target UU APBN. Maka, disebutkan ini 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam UU APBN 2024," katanya Menurut Ani, belanja negara tercatat sebesar Rp 2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu Rp 3.325,1 triliun, tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Pendapatan negara kita mengalami tekanan yang luar biasa besar sampai Juli-Agustus. Pajak dan bea cukai sejak tahun lalu tekanannya luar biasa, sehingga untuk mendapatkan pertumbuhan positif (pendapatan) ini adalah turn around yang kita harap terus berlanjut," bebernya.
Secara terperinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 2.098,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 795,8 triliun.
Realisasi BPP setara 85,1 persen dari target APBN Rp 2.467,5 triliun, tumbuh 18,3 persen.BPP terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terealisasi sebesar Rp 1.049,7 triliun atau 96,2 persen dari target Rp 1.090,8 triliun (tumbuh 17,9 persen) dan belanja non-K/L terealisasi Rp 1.048,9 triliun atau 76,2 persen dari target Rp 1.376,7 triliun (tumbuh 18,6 persen).
Adapun realisasi TKD setara 92,8 persen dari target APBN Rp 857,6 triliun, tumbuh sebesar 8,1 persen.
Penerimaan negara yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp 1.946,7 triliun (setara 84,3 persen dari target Rp 2.309,9 triliun, tumbuh 1,7 persen), terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.688,9 triliun (84,9 persen dari target Rp 1.988,9 triliun, tumbuh 1,1 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp 257,7 triliun (80,3 persen dari target Rp 321 triliun, tumbuh 5,2 persen).
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 552,4 triliun, setara 106,2 persen dari target Rp 492 triliun, namun melambat empat persen.
Meski, APBN mengalami defisit, keseimbangan primer masih tercatat surplus, yaitu sebesar Rp 47,1 triliun.
(***)