RIAU24.COM - Dalam apa yang datang sebagai pukulan terakhir bagi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, ketua partai yang berkuasa di negara itu telah memintanya untuk segera menangguhkan tugasnya menyusul kegagalan darurat militer.

Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Doong-hoon mengatakan bahwa warga negara akan berada dalam bahaya besar jika Yoon tetap berkuasa.

Doong-hoon menambahkan bahwa partainya telah menerima bukti kredibel bahwa Yoon telah merencanakan untuk menangkap politisi kunci atas tuduhan anti-negara setelah mengumumkan darurat darurat pada Selasa malam (3 Desember).

Ini menandai perubahan besar dalam sikap PPP yang sebelumnya bersumpah untuk mendukung Yoon karena partai-partai oposisi telah mengajukan proposal untuk memakzulkan presiden di parlemen.

Oposisi membutuhkan dukungan dari hanya delapan anggota parlemen partai yang berkuasa untuk mendapatkan cukup untuk menggulingkan Yoon.

Han juga menyatakan keprihatinan bahwa tindakan ekstrem dapat terulang di negara itu jika Yoon terus menduduki kantor presiden.

Menurut BBC, beberapa anggota parlemen tetap dekat dengan Majelis Nasional sehingga mereka dapat memveto upaya lain oleh Yoon untuk memberlakukan darurat militer.

Dengan deklarasi oleh ketua PPP ini, menjadi jelas bahwa partai Yoon sendiri dapat memberikan suara untuk mendukung pemakzulannya.

Anggota parlemen PPP Cho Kyung-tae sebelumnya menjadi anggota parlemen partai berkuasa pertama yang secara terbuka menyatakan bahwa dia akan memilih untuk mendukung pemakzulan presiden.

"Pilihan antara berdiri di pihak rakyat dengan menangguhkan tugas presiden atau menjadi sekutu pasukan yang memberlakukan darurat militer adalah masalah yang harus dinilai oleh politisi," kata Cho pada hari Jumat.

"Saya berharap semua politisi Kekuatan Rakyat akan berdiri di pihak rakyat," tambahnya.

Mayoritas dua pertiga diperlukan di parlemen Korea Selatan yang beranggotakan 300 orang untuk memakzulkan presiden.

Partai-partai oposisi, termasuk Partai Demokrat utama, menempati 192 kursi.

(***)