RIAU24.COM -Pada Selasa (3/12), ketika Presiden Yoon Seok-yeol mengumumkan darurat militer dan mencabutnya enam jam kemudian, Partai Demokrat Korea memutuskan, “Jika Presiden Yoon tidak segera mengundurkan diri, kami akan segera memulai proses pemakzulan.” 

Partai Demokrat berencana untuk mengusulkan rancangan undang-undang untuk memakzulkan Presiden Yoon paling cepat hari ini dan melaporkannya ke sidang pleno Majelis Nasional pada Kamis (5/12).

Partai Demokrat mengadakan rapat umum tertutup dan mengambil resolusi ini pada dini hari di hari yang sama, setelah sidang pleno mengesahkan permintaan pencabutan darurat militer di Majelis Nasional, sekitar 1 jam 30 menit setelah Presiden Yoon mengumumkan keputusannya untuk mencabut darurat militer. 

Mereka mengecam, “Pernyataan darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon tidak sah dan jelas merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi,” dan “Ini adalah tindakan pemberontakan yang serius dan merupakan alasan sempurna untuk pemakzulan.” 

Dia menambahkan, “Partai Demokrat tidak akan duduk diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi.”

Mereka berkata, “Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela,” dan “jika tidak, kami akan mengikuti keinginan rakyat dan segera memulai proses pemakzulan.”