"Tidak ada Parlemen yang sah, dan karenanya, Parlemen yang tidak sah tidak dapat memilih presiden baru. Dengan demikian, tidak ada pelantikan yang dapat dilakukan, dan mandat saya berlanjut hingga Parlemen yang dipilih secara sah terbentuk," katanya. 

Sebelumnya, PM Kobakhidze menuduh penentang penghentian aksesi UE merencanakan revolusi, seperti protes Maidan di Ukraina tahun 2014, yang menggulingkan presiden pro-Rusia.

(***)