IPK Indonesia di tahun 2023 di angka 34 yang stagnan dari titik berangkat pada 2014. IPK tertinggi Indonesia terjadi pada 2019 dengan angka 40. Tahun itu merupakan peralihan dari periode pertama menuju kedua pemerintahan Jokowi. 

Kemudian imbas dari adanya revisi UU KPK di era Jokowi, diungkap Sudirman, kedudukan lembaga antirasuah pun dianggap semakin melemah.

“(Jokowi) satu-satunya Presiden yang memberikan izin untuk melakukan revisi undang-undang KPK, yaitu melalui surat Presiden yang menyebabkan terbukalah pintu bagi pelemahan institusi KPK itu,” ungkapnya. 

Bahkan Sudirman menyoroti pimpinan KPK yang baru disahkan DPR, dinilainya terdapat cacat secara etika.

“Ada cerita yang memilukan juga, di periode terakhir ini pimpinan KPK-nya sangat lemah dari segi moral dan etik ya. Empat dari lima pemimpin terkena masalah etik, kita sudah tahu semua,” pungkasnya.

(***)