Pasca Keluarnya Surat ICC, Inggris Indikasikan Benjamin Netanyahu Berisiko Ditangkap Jika Memasuki Negara Itu
RIAU24.COM - Pemerintah Inggris mengindikasikan pada hari Jumat (22 November) bahwa mereka dapat menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika dia mengunjungi negara itu.
Khususnya, penangkapan itu bertentangan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICC).
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant pada 21 November.
Menurut AFP, juru bicara PM Inggris Keir Starmer menolak untuk memberikan pernyataan apa pun tentang apakah pemerintah akan menangkap Netanyahu, tetapi dia mengatakan, "Inggris akan selalu mematuhi kewajiban hukumnya sebagaimana ditetapkan oleh hukum domestik dan memang hukum internasional."
Inggris menandatangani Statuta Roma pada tahun 1998, perjanjian internasional yang menciptakan ICC.
Undang-Undang ICC Inggris 2001 mengatakan ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada menteri pemerintah, "dia akan mendukung surat perintah eksekusi di Inggris."
Pejabat Inggris mengatakan tindakan itu belum digunakan karena belum ada yang didakwa oleh ICC yang mengunjungi Inggris.
'Sejarah Nazi' Jerman dengan Netanyahu
Sementara itu, Jerman mengatakan bahwa negara itu tidak akan menangkap Netanyahu karena sejarah Nazi-nya.
Seorang juru bicara Olaf Scholz, kanselir Jerman mengatakan kepada The Telegraph, "Saya merasa sulit membayangkan bahwa penangkapan dapat dilakukan di Jerman atas dasar ini."
Saran itu muncul setelah pemerintah Jerman mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mencatat keputusan ICC dan bahwa itu adalah salah satu pendukung terbesar pengadilan internasional.
Namun, pernyataan itu juga menambahkan, "Pada saat yang sama, ini adalah konsekuensi dari sejarah Jerman bahwa kami berbagi hubungan yang unik dan tanggung jawab besar dengan Israel. Kami akan memeriksa langkah-langkah domestik dengan cermat. Tindakan lebih lanjut hanya akan diambil ketika kunjungan (ke Jerman) oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant dapat diperkirakan."
(***)
