RIAU24.COM - Pemimpin Hizbullah Naim Qassem dalam pidatonya yang menantang pada hari Rabu (20 November) menolak persyaratan Israel untuk gencatan senjata di Lebanon, menegaskan bahwa Israel tidak dapat memaksakan syaratnya.

Pernyataan pemimpin Hizbullah itu muncul ketika utusan AS Amos Hochstein menuju ke Israel untuk mencoba menegosiasikan pengakhiran perang.

Qassem, dalam pidatonya, menegaskan, "Israel tidak dapat mengalahkan kami dan tidak dapat memaksakan syaratnya pada kami."

Dia menambahkan bahwa kelompoknya sedang mencari akhir agresi yang lengkap dan komprehensif dan pelestarian kedaulatan Lebanon.

Qassem juga bersumpah bahwa Hizbullah akan menanggapi serangan udara Israel yang mematikan baru-baru ini di Beirut dengan serangan di pusat Tel Aviv, pusat komersial Israel yang padat penduduknya.

Dalam sebuah pernyataan yang hampir bersamaan kepada Qassem, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus memastikan bahwa Israel masih memiliki kebebasan untuk bertindak melawan kelompok militan Hizbullah.

Upaya mediasi Hochstein

Mediator AS Amos Hochstein, menurut laporan, mengumumkan rencana untuk melakukan perjalanan ke Israel setelah diskusi di Beirut yang bertujuan untuk menengahi gencatan senjata.

Sebelum berangkat ke Israel, dia bertemu dengan ketua parlemen sekutu Hizbullah Lebanon Nabih Berri, yang telah memimpin upaya mediasi atas nama Hizbullah.

Hochstein menyatakan optimisme hati-hati dan mengatakan, “pertemuan hari Rabu membuat kemajuan tambahan, jadi saya akan melakukan perjalanan dari sini dalam beberapa jam ke Israel untuk mencoba mengakhiri ini jika kita bisa".

Sebelumnya, pada Selasa (19 November) dia mengatakan, “berakhirnya perang dalam genggaman kami.”

Konflik yang meningkat telah memiliki konsekuensi yang menghancurkan, dengan lebih dari 3.500 kematian dilaporkan di Lebanon sejak September, termasuk 200 anak-anak.

Di Gaza, di mana perang awalnya dimulai, jumlah korban tewas akibat perang telah mencapai 43.985 orang, mayoritas dari mereka warga sipil.

(***)