RIAU24.COM - Pernyataan Calon Gubernur Riau nomor urut 02, Muhammad Nasir, saat debat publik kedua Pilgub Riau 2024 menuai kritik dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Nasir menyatakan, jika terpilih, ia berencana mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.

"Kami akan meminta izin ke pemerintah pusat agar kawasan hijau dijadikan perkebunan yang bermanfaat bagi masyarakat," kata Nasir dalam debat pada Minggu (17/11).

Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo, menyebut pernyataan tersebut sebagai pemikiran yang sempit dan sesat. Menurutnya, akses masyarakat terhadap hutan dapat dilakukan tanpa merusak kawasan, salah satunya melalui program perhutanan sosial yang telah tersedia.

"Masyarakat bisa mengelola hutan untuk meningkatkan ekonomi tanpa mengubahnya menjadi non-hutan. Pemerintah pusat sudah mencadangkan 1,2 juta hektare untuk program perhutanan sosial di Riau," ujar Okto.

Ia juga menyoroti kawasan hutan di Dumai yang disebut Nasir. Kawasan tersebut merupakan habitat satwa langka seperti harimau dan tumbuhan endemik yang harus dilindungi.

"Habitat harimau dan tumbuhan endemik memiliki hak untuk hidup. Merusak kawasan itu adalah langkah yang keliru," tegasnya.