RIAU24.COM - Belakangan ramai soal opsi kenaikkan iuran setelah BPJS Kesehatan dihadapkan dengan kemungkinan defisit dan gagal bayar. Sejak tahun 2023, dilaporkan terjadi ketimpangan antara biaya pengeluaran BPJS Kesehatan dan pemasukan yang didapatkan dari premi atau iuran peserta.

Kesenjangan antara besaran premi yang diterima BPJS Kesehatan dan yang dikeluarkan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat penerima manfaat berpotensi memicu defisit anggaran yang serius.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ikut menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan permasalahan terkait iuran nantinya akan didiskusikan bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Menurutnya simulasi kenaikan iuran BPJS sebenarnya sudah dilakukan sejak 2022 pada saat menaikkan tarif rumah sakit. Angka kenaikan iuran tersebut selalu direview perkembangannya setiap tahun.