RIAU24.COM - Korea Utara pada hari Minggu (3 November) menuduh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengekspos negaranya pada bahaya perang nuklir melalui kebijakannya terhadap Pyongyang.

Menurut buku putih yang dirilis oleh media pemerintah Korea Utara, Pyongyang mengkritik pernyataan sembrono Yoon tentang perang, meninggalkan unsur-unsur pemerintah antar-Korea, terlibat dalam perencanaan perang nuklir dengan AS, dan mencari hubungan yang lebih dekat dengan Jepang dan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO).

Surat kabar itu mengatakan bahwa langkah militer Seoul yang terus memburuk hanya menghasilkan konsekuensi paradoks dari mendorong Korea Utara untuk menimbun senjata nuklirnya pada tingkat eksponensial dan lebih mengembangkan kemampuan serangan nuklirnya.

Surat kabar itu lebih lanjut mencantumkan kesengsaraan politik domestik Yoon, termasuk skandal yang melibatkan istrinya Kim Keon-hee.

Garis keras yang diambil terhadap Korea Utara

Presiden Korea Selatan Yoon telah mengambil garis keras terhadap Korea Utara.

Pemerintahan Yoon telah menyalahkan Pyongyang karena meningkatkan ketegangan dengan uji coba senjata dan memberikan bantuan militer dan pasukan untuk membantu perang Rusia di Ukraina.

Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah perang 1950-53 mereka berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Pada bulan Oktober, Korea Utara meledakkan bagian-bagian jalan antar-Korea dan jalur kereta api di sisinya dari perbatasan yang dibentengi ketat antara kedua Korea.

Korea Utara: Akan terus membangun kemampuan untuk pertahanan diri

Buku putih itu dirilis sehari setelah Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan upaya untuk membangun kemampuan untuk pertahanan diri dan menuduh Korea Selatan dan AS mendorong Semenanjung Korea ke dalam skenario perang.

"(Korea Utara) akan lebih mengintensifkan upaya praktisnya untuk memastikan stabilitas permanen semenanjung Korea dan kawasan dengan cara yang bertanggung jawab, dan dengan tegas melawan ancaman dan tantangan apa pun di masa sekarang dan masa depan," lapor media pemerintah pada hari Sabtu mengutip pernyataan dari juru bicara kementerian luar negeri yang tidak dikenal.

(***)