RIAU24.COM - Setiap hari, lebih dari 1.000 anak balita meninggal karena air yang tidak aman dan sanitasi yang buruk.

Perempuan dan anak perempuan menghabiskan 200 juta jam untuk mengumpulkan air.

Produksi pangan di separuh dunia bisa gagal dalam 25 tahun ke depan karena krisis air ini.

Ini adalah beberapa temuan mencolok dari laporan utama tentang situasi ketersediaan air global, yang mencatat bahwa siklus hidrologi dunia telah terganggu untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia.

“Pada tahun 2030, permintaan air tawar akan melampaui pasokan sebesar 40 persen,” kata Komisi Global untuk Ekonomi Air dalam laporan yang dirilis pada Kamis (17 Oktober).

"Beberapa dekade kesalahan manajemen kolektif dan undervaluasi air di seluruh dunia telah merusak ekosistem air tawar dan daratan kita dan memungkinkan kontaminasi sumber daya air yang berkelanjutan. Sistem pangan kehabisan air tawar, dan kota-kota tenggelam karena akuifer di bawahnya mengering," kata laporan itu.

Selain ketahanan pangan, krisis air akan memukul pertumbuhan ekonomi dan stabilitas iklim, kata laporan itu, mendesak tindakan kolektif untuk memulihkan siklus air dunia.

“Sistem air tawar telah rusak parah karena pengelolaan yang buruk,” katanya menambahkan bahwa kontaminasi air tersebar luas di seluruh dunia.

Ketika akyufyer menipis dan sistem pangan kekurangan air tawar, pertanian global sedang tegang.

Subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk pertanian senilai miliaran dolar memperburuk masalah ini.

Degradasi ekosistem air tawar akan memperburuk perubahan iklim, yang menyebabkan kekeringan, banjir, gelombang panas, dan kebakaran hutan yang lebih sering, laporan itu memperingatkan.

Apa yang bisa memperburuk situasi adalah kenyataan bahwa lebih dari setengah produksi pangan dunia dan sekitar tiga miliar orang berada di daerah yang diproyeksikan akan mengalami penurunan sumber daya air.

"Kita harus berpikir secara radikal tentang bagaimana kita akan melestarikan sumber air tawar, bagaimana kita akan menggunakannya jauh lebih efisien, dan bagaimana kita akan dapat memiliki akses ke air tawar yang tersedia untuk setiap komunitas, termasuk yang rentan," kata Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, yang juga menjadi ketua bersama komisi tersebut.

(***)