RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai pesan khusus yang disampaikan presiden terpilih Prabowo Subianto agar menterinya tidak mencari makan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang biasa.

Hal ini karena secara umum sudah banyak kader Parpol di kementerian yang tidak dapat memisahkan kepentingan negara dengan kekuasaan dikutip dari liputan6.com, Sabtu 12 Oktober 2024.

"Terbukti, adanya kasus BTS yang libatkan kader Nasdem dan potensial uang korupsi mengalir ke Nasdem, begitu halnya dengan partai lain, tidak jauh berbeda," ujarnya.

Bahkan kader Gerindra sendiri ada yang tertangkap kasus korupsi.

Untuk mencegah tindak korupsi, Prabowo seharusnya mengembalikan UU KPK yang telah direvisi era Jokowi.

"Jika pernyataan Prabowo itu benar sebagai sebuah komitmen, langkah mudah pertama adalah dengan mengembalikan UU KPK yang telah direvisi era Jokowi," ujarnya.