“Kelompok-kelompok bersenjata harus mengikuti jalur politik partai dan pemilu untuk membawa perdamaian dan pembangunan yang langgeng", kata pernyataan itu.

"Sumber daya manusia negara, infrastruktur dasar dan banyak nyawa orang telah hilang, dan stabilitas dan pembangunan negara telah diblokir oleh konflik,” kata junta.

Padoh Saw Taw Nee, juru bicara Persatuan Nasional Karen (KNU), yang telah berjuang melawan militer selama beberapa dekade untuk lebih banyak otonomi di sepanjang perbatasan dengan Thailand, mengatakan pembicaraan hanya mungkin jika militer menyetujui tujuan politik bersama.

"Nomor satu: tidak ada partisipasi militer dalam politik masa depan. Dua mereka (militer) harus menyetujui konstitusi demokratis federal," katanya kepada AFP.

"Nomor tiga: mereka harus bertanggung jawab atas semua yang telah mereka lakukan termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada impunitas," katanya.

"Jika mereka tidak setuju dengan itu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kami akan terus menekan mereka secara politik, militer," tambahnya.