Polres Rohul Bersama KPU Gelar Deklarasi Pilkada Damai Dan Kampanye Berkeselamatan Dalam Pilkada Tahun 2024
"Dipastikan Polri siap untuk melakukan pengawalan, pengamanan melekat kepada masing-masing pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Rohul serta setiap pejabat Polri yang bertanggungjawab untuk selalu mengingatkan Personil yang melekat agar Acara Arahan Pimpinan (APP) betul-betul untuk professional, tidak memihak (Netral) kepada siapapun," tuturnya.
Wakapolres menjelaskan pelaksanaan Pilkada Rohul ini harus terselenggara sesuai prinsip-prinsip dan asas yang diketahui selama ini yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Sebagai aparat penegak hukum, Polri akan memastikan pelaksanaan Pilkada ini berlangsung aman, tertib, damai, sejuk dan kondusif.
Wakapolres menyinggung strategi Kepolisian mengandalkan atau mengedepankan strategi proaktif Polisi, ingin tampil sebagai Sosok Pelindung, Pelayanan Pengayom Masyarakat, guna mewujudkan Pilkada Rohul serentak yang damai, sejuk dan kondusif
"Kami tidak ingin Masyarakat Rohul berurusan dengan kami. Apabila ditemukan ada yang melakukan pelanggaran pilkada dan cukup bukti kita lakukan penegakan hukum karna hukum akan di tegakan demi keadilan dan tersuksesnya pilkada yang aman, damai dan sejuk," ucapnya.
Kompol Rahmat menyampaikan beberapa faktor terwujudnya pilkada damai hal yang mendasar, seperti penyelenggaraan Pilkada harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Jika penyelenggaraan pemilu sudah sesuai regulasi, maka akan menghasilkan proses berkualitas, sehingga terbangun legitimasi kepemimpinan yang kuat, penyelenggara pilkada harus memiliki integritas dan profesionalitas agar terbangunnya public trust. Integritas berarti harus jujur dan adil bagi semua peserta dan pemilih. Sedangkan profesionalitas berarti memastikan pelaksanaan pilkada berdasarkan peraturan dan perundangan.
"Warga yang memiliki hak pilih menjadi pemilih berdaulat, menjadi pemilih cerdas, memilih dengan pertimbangan rasional, bukan emosional, apalagi politik transaksional, peserta pilkada yang taat pada aturan yang telah ditentukan perundangan. Sejatinya pilkada harus dimaknai bukan sekedar untuk merebut atau meraih kekuasaan, namun momentum untuk menyampaikan visi-misi, ide, gagasan dan menyusun program terapan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan," tuturnya
