Israel Abaikan Ancaman, Pangeran Saudi: Hentikan Bantuan Senjata dan Keuangan
RIAU24.COM -Ancaman keras sekalipun tak mampu membuat Israel tunduk dan berhenti melakukan serangannya yang brutal ke Jalur Gaza, Palestina.
Pangeran senior Arab Saudi Turki al-Faisal mengatakan, cara yang efektif untuk menghentikan Israel adalah dengan menghentikan bantuan senjata dan bantuan keuangan oleh seluruh masyarakat internasional, khususnya oleh Amerika Serikat (AS).
"Kata-kata kasar tidak akan meyakinkan [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu untuk mundur. Yang akan membuatnya mundur adalah tindakan seperti penghentian senjata, penghentian bantuan keuangan,” kata Pangeran Turki, seperti dikutip dari Al Arabiya English, Jumat (20/09/2024).
“Menghentikan serangan Israel di Gaza akan membutuhkan tindakan khusus oleh Amerika Serikat dan seluruh masyarakat dunia untuk menghukum Israel atas apa yang dilakukannya,” lanjut mantan kepala mata-mata Arab Saudi tersebut.
Perihal pemilihan presiden AS yang akan berlangsung November mendatang, Pangeran Turki menyuarakan optimismenya pada Kamal Harris—wakil presiden yang juga calon presiden dari Partai Demokrat.
“Ekspresi empati dan simpatinya terhadap Palestina setidaknya, terdengar seolah-olah dia mungkin bersedia mengambil tindakan,” ujarnya, mengisyaratkan potensi perubahan dari apa yang dianggap tidak ada tindakan di bawah pemerintahan Joe Biden.
Putra almarhum Raja Faisal ini juga mengomentari perubahan dinamika opini publik Amerika karena keterlibatan asing yang berkepanjangan di Irak dan Afghanistan.
Dia mengomentari sentimen nasional yang telah lelah dengan pengeluaran militer luar negeri.
“Hal ini, tentu saja, menyebabkan orang-orang di Amerika menyerukan penolakan terhadap intervensinya,” katanya.
Pangeran Turki juga kembali mengkritik Inggris atas kebijakannya terhadap Israel.
Dia mengkritik langkah-langkah terbaru oleh pemerintah Inggris untuk menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel, dengan alasan tindakan tersebut tidak cukup mengingat peran historis Inggris dalam membentuk nasib kawasan tersebut melalui Deklarasi Balfour dan keputusan kebijakan berikutnya.
“Kemarin, dalam sebuah pidato di salah satu lembaga Inggris, saya mengusulkan agar mereka mengakui Negara Palestina setelah bertahun-tahun, terutama dengan Inggris yang memiliki tanggung jawab khusus sebagai pihak yang memulai semua ini dengan Deklarasi Balfour dan tindakan selanjutnya yang mereka ambil atau tidak ambil, mereka perlu membuat langkah maju dalam aspek Negara Palestina tersebut,” paparnya.
(***