RIAU24.COM - Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menyebut tak boleh ada oposisi dalam kabinet Prabowo Subianto.

Dia mengacu dari sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia dikutip dari kompas.com, Minggu 22 September 2024.

Dia beranggapan yang mengontrol pemerintahan adalah DPR.

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," sebutnya.

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," ujarnya.

Dia mengatakan hal ini karena saat ini PKS sudah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya ingin siapapun bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PDI-P.

Aboe menyebut PKS bangga terhadap Prabowo yang merangkul semua pihak.

Jika PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan selanjutnya.