"Suara setuju Selandia Baru pada dasarnya merupakan sinyal dukungan kuat kami terhadap hukum internasional dan perlunya solusi dua negara," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, yang negaranya memilih mendukung resolusi. 

Namun, Peters mengatakan Selandia Baru memiliki kekhawatiran tentang aspek-aspek teks resolusi tersebut. 

"Resolusi ini tidak sempurna, dan Selandia Baru telah menjelaskan dengan jelas di PBB...keberatan kami terhadap aspek-aspek teks tersebut," paparnya seperti dikutip dari RNZ, Kamis (19/9/2024). 

"Misalnya, kerangka waktu 12 bulan resolusi tersebut untuk penarikan Israel dari Wilayah Palestina yang diduduki terus terang tidak realistis," paparnya. 

(***)