"Anggaran kita bantu anak-anak sekolah. KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar, pasti ada syarat, pertama anak enggak mampu, jangan KJP dapet sama orang yang mampu. Itu yang salah," sebutnya.

Menurutny pengalamannya di Komisi X DPR RI yang mengurus soal pendidikan dan kebudayaan dapat langsung diterapkan ketika sudah memimpin Jakarta.