Isu revisi UU MD3 muncul seiring manuver Partai Golkar untuk merebut pucuk pimpinan DPR RI.

Sedangkan dalam aturan UU MD3, Parpol peraih suara terbanyak berhak mendapatkan kursi Ketua DPR RI.

Artinya PDIP berhak mendapatkan kusi Ketua DPR RI karena menempati posisi pertama pada Pileg 2024.