RIAU24.COM - Pakar hukum tata negara, Mahfud Md menyebut seluruh produk hukum yang bersinggungan dengan kekuasaan dibuat untuk menguntungkan penguasa.

"Termasuk produk peradilannya. Hal-hal yang tidak masuk akal yang dibuat," sebutnya dikutip dari rmol.id, Rabu 11 September 2024.

Contoh terbaru ketika putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang bisa lolos mengikuti Pilpres 2024.

"(Gugatan) itu kan sudah ditarik kemudian dimasukan lagi di hari libur, kemudian disuruh beri nomor. Kesaksian muncul kan disuruh ketua MK (Anwar Usman) untuk kemudian disidangkan lagi," ujarnya.

Tambahnya, kesepakatan sebelumnya bahwa gugatan tersebut ditolak kemudian dibahas lagi karena nomor perkaranya berbeda.

"Pada akhirnya 5 orang (Hakim Konstitusi) tidak setuju dan 4 (Hakim Konstitusi) setuju," sebutnya.

"Tapi dikatakan 2 dari yang tidak setuju hanya boleh kalau sudah (menjabat) kepala daerah, maka dianggap ikut yang setuju," ujarnya.