RIAU24.COM - Kremlin, pada hari Selasa (27 Agustus) mengeluarkan peringatan tajam kepada Prancis atas penangkapan CEO Telegram Pavel Durov di bandara Paris pekan lalu.

Melabeli tuduhan terhadap bos teknologi kelahiran Rusia itu sebagai sangat serius, Moskow memperingatkan Paril agar tidak mencoba mengintimidasinya.

Durov, seorang miliarder kelahiran Rusia dengan kewarganegaraan ganda di Prancis dan Uni Emirat Arab sesuai laporan, telah dituduh gagal mengekang konten ilegal di Telegram, termasuk eksploitasi anak, perdagangan narkoba, dan kegiatan penipuan.

Penangkapan bermotif politik atau tidak?

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyarankan penangkapan Durov bermotif politik, tuduhan yang dibantah oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin (26 Agustus).

Macron dalam sebuah posting di X, mengatakan bahwa dia membahas informasi palsu mengenai kasus tersebut.

Dia menekankan bahwa penangkapan CEO Telegram di tanah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung.

"Ini sama sekali bukan keputusan politik. Terserah hakim untuk memutuskan masalah ini," tambah Macron.

Namun, juru bicara Kremlin menyarankan sebaliknya, lapor AFP.

Dia mengatakan bahwa tuduhan itu memang sangat serius, mereka membutuhkan bukti yang tidak kalah serius.

"Jika tidak, ini akan menjadi upaya langsung untuk membatasi kebebasan komunikasi, dan, bahkan dapat saya katakan, secara langsung mengintimidasi kepala perusahaan besar," kata Peskov, menambahkan, "Artinya, justru kebijakan yang ditolak Macron kemarin."

Durov akan ditahan hingga Rabu

Pernyataan Kremlin muncul ketika laporan menunjukkan bahwa bos Telegram dapat ditahan di Prancis setidaknya selama satu hari lagi hingga Rabu (28 Agustus).

Menurut Reuters, jaksa Prancis mengatakan mereka telah memberikan waktu tambahan untuk interogasi Pavel Durov.

Penangkapan itu telah menarik perhatian tambahan karena waktunya.

Vyacheslav Volodin, ketua Duma Negara Rusia, dan sekutu senior Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh bahwa Amerika Serikat berada di balik penangkapan itu.

Volodin, ketua majelis rendah parlemen Rusia, menuduh bahwa Amerika berusaha untuk mengerahkan kendali atas Telegram menjelang pemilihan presiden AS 2024.

"Telegram adalah salah satu dari sedikit dan pada saat yang sama platform Internet terbesar di mana Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh," katanya dalam sebuah postingan.

"Menjelang pemilihan presiden AS, penting bagi (Presiden Joe) Biden untuk mengendalikan Telegram," tegas Volodin.

(***)