RIAU24.COM -PP Muhammadiyah tengah mengevaluasi izin usaha tambang (IUP) yang diterima oleh organisasi Islam itu. 

Dia pun meminta kepada tim yang mengelola konsensi tambang untuk mempertimbangkan serius hal ini. 

“Kemungkinan besar lahan bekas, kemungkinan. Dan kalau itu betul musti kita harus akan diperhitungkan oleh tim ini, saya tidak masuk tim,” ujar Busyro saat ditemui wartawan di Fisipol UGM, Senin (26/8/2024).

Eks pimpinan KPK itu melanjutkan, tim saat ini sedang melakukan hitung-hitungan. Jika ditemukan banyak mudaratnya, lanjut dia, ada kebijakan untuk mengembalikan izin tambang.

“Tinggal nanti kalau hasil timnya menemukan hitungan-hitungan di lapangan itu lebih banyak mudaratnya itu ada klausul yang diambil dalam kebijakan PP ini untuk dikembalikan,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian lahan tambang bekas itu justru memunculkan banyak masalah.

“Oh jelas (banyak masalah). Kami waktu 4 tahun di KPK itu antaranya menekuni sektor tambang tidak hanya batu bara,” ujarnya.

Masalah yang muncul menurut Busyro melingkupi semua aspek. Bukan hanya lingkungan tapi bisa juga terkait suap.

“Semuanya, sampai proses-prosesnya itu, proses-proses pengangkutannya dari kapal tongkang satu ke tongkang yang lain dan sebagainya itu sudah dulu ditemukan banyak suap,” ucapnya.

Dia pun menyinggung istilah pelabuhan tikus dalam dunia pertambangan yang penuh dengan kasus suap.

“Sehingga ada istilahnya dulu itu pelabuhan tikus. Ada 1.000 pelabuhan tikus, di mana di pelabuhan tikus itu proses-proses pengangkutan batu bara itu tidak fair, tidak fair itu artinya penuh dengan suap,” katanya.

Busyro menegaskan, Muhammadiyah tidak akan melakukan suap. 

Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi, maka izin tambang akan langsung dikembalikan.

“Muhammadiyah tidak mungkin main suap. Jadi kalau itu nanti ditemukan indikasi itu akan mengembalikan,” tegasnya.

Muhammadiyah tidak akan memaksakan mengelola tambang. Menurutnya dengan mengembalikan izin tambang itu, Muhammadiyah tetap mampu membiayai segala gerakan yang ada. 

(***)