RIAU24.COM -Anies Baswedan berterima kasih kepada Partai Buruh yang telah menggugat ambang batas pencalonan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. 

Hasil gugatan ini membuka peluang Anies dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa maju atau mengusung calon di Pilkada Jakarta. 

“Perjuangan Partai Buruh melakukan gugatan ke MK adalah perjuangan yang harus diapresiasi. Saya pribadi mengapresiasi dan saya rasa semua rakyat Indonesia memberikan apresiasi,” kata Anies saat mengunjungi Posko Pemenangan Partai Buruh di Jakarta Selatan, Ahad, 25 Agustus 2024. 

Anies mengapresiasi Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan seluruh jajaran karena telah memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi lewat gugatan tersebut. 

Sebelumnya, Partai Buruh dan Partai Gelora menggugat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). 

Pasal itu menyebut Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Pada 20 Agustus kemarin, Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD. 

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Majelis MK memutuskan ambang batas Pilkada akan ditentukan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di masing-masing daerah. 

Ada empat klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait. 

Dengan putusan ini, PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta karena bisa memenuhi syarat 7,5 persen suara sah DPT.

(***)