Salah satu dukungan utama yang mendesak adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat. Antara lain berupa insentif dan tax regime untuk memastikan nilai keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan opsi production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke opsi cost recovery.

"Selain itu, insentif berdasarkan waktu (time-based incentive) juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek," terusnya.

Selain itu, Sofyan menegaskan bahwa penting juga untuk mendukung penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. Sebab, jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost atau ongkos logistik, minat investor untuk mengembangkan proyek bisa terpengaruh.

Terpisah, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan sangat penting dan diperlukan segera kebijakan yang seimbang dan fair dalam pengelolaan energi gas bumi mulai hulu, midstream, dan hilir.

"Karena masing-masing sektor tersebut saling ketergantungan dan terintegrasi. Tidak dapat melakukan usaha sendiri," tegasnya.

Sebab terdapat segitiga hubungan yang tidak terpisahkan di ekosistem ini yaitu produksi gas hulu, tersedianya infrastruktur gas bumi, dan menyiapkan konsumen sebagai pengguna akhir gas bumi.