RIAU24.COM - Kebijakan ekspansionis maritim Tiongkok kembali menjadi sorotan setelah Beijing mengklaim bahwa sebuah kapal Filipina sengaja bertabrakan dengan kapal Tiongkok di Laut Filipina Barat, yang dipublikasikan Tiongkok sebagai Laut China Selatan.

Penjaga Pantai China mengatakan bahwa kapal Manila bertabrakan dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya pada Senin (19 Agustus).

Sebuah video singkat dari insiden yang diposting di media sosial Penjaga Pantai China menunjukkan tabrakan itu terjadi sekitar pukul 3:24 pagi pada hari Senin (waktu setempat).

Tidak segera jelas apakah itu kapal penjaga pantai China, tetapi Beijing menyebutnya sebagai kapal penjaga pantai.

Dalam salah satu pernyataan, keamanan maritim China mengatakan kapal Filipina yang sama kemudian memasuki perairan dekat Second Thomas Shoal setelah dicegah memasuki perairan Sabina Shoal.

"Filipina telah berulang kali memprovokasi dan menyebabkan masalah, melanggar pengaturan sementara antara China dan Filipina," kata juru bicara Penjaga Pantai China Gan Yu sambil mengacu pada misi pasokan Filipina ke sebuah kapal yang mendarat di Second Thomas Shoal.

Manila telah membantah klaim China.

Filipina mengatakan bahwa dua kapal penjaga pantainya menghadapi manuver yang melanggar hukum dan agresif dari kapal-kapal Tiongkok di dekat Sabina Shoal saat dalam perjalanan untuk memasok personel Filipina yang ditempatkan di dua pulau yang diduduki.

"Manuver berbahaya ini mengakibatkan tabrakan, menyebabkan kerusakan struktural pada kedua kapal PCG," kata Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dan satuan tugas Laut China Selatan Manila.

Sebelumnya, China dan Filipina mencapai kesepakatan sementara pada bulan Juli setelah berulang kali berhadapan di dekat Second Thomas Shoal.

China telah mendapat kritik tajam Barat atas agresi dalam menghalangi upaya Filipina untuk memasok kembali pasukan di atas kapal angkatan laut yang sengaja didaratkan 25 tahun lalu.

Beijing mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk kedua beting tersebut.

Namun putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag telah menemukan bahwa klaim ekspansif Beijing tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional.

(***)