RIAU24.COM - Perombakan atau reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi lagi dianggap tidak memiliki urgensi. 

Namun hal ini lebih dianggap sebagai konsolidai menjelang perpindahan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo Subianto. 

"Dari sisi kinerja tidak ada urgensi reshuffle di hari-hari terakhir periode kabinet. Untuk itu reshuffle kali ini untuk konsolidasi kebinet mendatang," ungkap Direktur eksekutif Indonesia Poltical Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dilansir kompas.com, Senin (19/8). 

Dia menilai Jokowiu berwenang penuh untuk merombak kabinet sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan politiknya. 

"Sah saja Presiden melakukan reshuffle kabinet, bahkan setiap hari sekalipun. Tentu dengan alasan hak absolut Presiden," lanjutnya. 

Terkait hal itu, berikut adalah sejumlah toko yang di lantik oleh Jokowi. 

Mereka adalah politikus Partai Gerindra Supratman Andi Atgas dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) menggantikan Yasonna Laoly, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil.

Kemudian Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadang Hindayana Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar untuk posisi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

(***)