RIAU24.COM - Perseteruan antara PKB dan PBNU telah memasuki babak baru. Kedua belah pihak mulai saling seret menyeret ke ranah hukum.

Perseteruan ini sudah lama terjadi sudah lama terjadi sejak Yahya Cholil Staquf memenangi pemilihan ketua umum PBNU. Ormas Islam terbesar di Indonesia itu menegaskan bukan alat politik PKB.

Situasi panas terjadi beberapa bulan terakhir. Cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.

Cak Imin mengkritik habis penyelenggaraan haji, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi. Dia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama.

Sementara itu, Kemenag dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut adalah eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

PBNU membalas dengan membentuk Pansus PKB. PBNU memanggil petinggi-petinggi PKB untuk memeriksa hubungan organisasi keduanya. Namun, pemanggilan itu justru membuat situasi makin memanas.

Point-point baru yang muncul dalam situasi perseteruan yang terjadi antara PBNU dan PKB. 

1. Banser siaga

Kantor PBNU di Jakarta digeruduk massa demonstrasi "Aliansi Santri Gus Dur" pada Jumat (2/8). Demonstrasi itu menuntut Yahya dan kawan-kawan diganti.

Merespons aksi itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin alias Gus Addin meminta Barisan Ansor Serbaguna (Banser) siaga. Ia memerintahkan Banser menggebuk massa aksi yang mendemo PBNU di massa mendatang.

"Kalau masih terjadi aksi lagi di depan kantor PBNU, Banser enggak usah takut-takut, saya perintahkan untuk usir dan gebuk saja kalau tidak mau pergi," ucap Gus Addin melalui keterangan tertulis, Minggu (4/8).

Yahya mengerem manuver para kadernya itu. Dia melarang Banser bergerak sendirian sebelum ada instruksi khusus dari PBNU.

"Saya minta kepada sahabat-sahabat Banser Ansor seluruh Indonesia untuk bersabar, menahan diri, sampai ada perintah untuk bertindak. Sekali lagi, tetaplah dalam disiplin kader, tetaplah dalam disiplin pasukan, tetaplah dalam disiplin barisan," ucap Yahya.

2. PKB lapor polisi

PKB melaporkan mantan sekretaris jenderalnya, Lukman Edy. Mereka mempersoalkan pernyataan Lukman dalam pemeriksaan Pansus PKB yang digagas PBNU.

Lukman menyebut Cak Imin terlalu lama menjabat. Dia juga menyebut Cak Imin mengurangi peran ulama di PKB dengan menghapus Dewan Syuro dari pengambilan keputusan PKB.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai Lukman mencemarkan nama baik. Lukman disebut membuat pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik.

"Kami DPP PKB bersama tim kuasa hukum, melaporkan Lukman Edy yang menyebarkan berita yang dikonsumsi oleh publik, yang itu membahayakan sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik," ujarnya.

Laporan itu telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/262/VIII/2024/Bareskrim Polri pada Senin 5 Agustus 2024.

3. Cak Imin diseret ke MKD

PKB juga diseret ke jalur hukum. Padepokan Hukum Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Mereka mempersoalkan keikutsertaan istri Cak Imin dalam rombongan tim pengawas haji. Organisasi itu menilai hal itu bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

"Ada indikasi penyalahgunaan itu tadi, mengikutsertakan istrinya dalam rombongan Haji," tutur Ketua PHI Musyanto di Kantor MKD, Kompleks Parlemen, Jakarta.

MKD telah menerima laporan tersebut. Mereka akan mengecek laporan itu sebelum ditindaklanjuti usai masa reses.

(***)