RIAU24.COM -PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.

Bukan langsung meminta maaf kepada rakyat.

Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam.

Hasto menyontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto.

Jadi, ditegaskan Hasto, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.