Kemudian, proses penetapan pada Mei sampai Juli tahun ini. 

"Selanjutnya tugas kita memastikan pelaksanaan program didukung dengan aturan teknis berupa peraturan presiden dan peraturan menteri kesehatan, maupun peraturan setingkat menteri lainnya,” lanjut Budi Sebelumnya, desakan terkait penerbitan PP ini terus terjadi. 

Founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menyebut keterlambatan pengesahan PP kesehatan dapat menghambat aturan lainnya. 

Dia juga menyoroti kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan. 

"Proses pembahasan berlangsung tertutup dan lamban. Risiko ada campur tangan industri yang memiliki konflik kepentingan,” tuturnya.

(***)