Menu

Waduh! Orang Dekat Prabowo Duduki Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir Buka Suara 

Zuratul 27 Jul 2024, 12:18
Waduh! Orang Dekat Prabowo Duduki Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir Buka Suara. (Tangkapan Layar @AnKiim di X)
Waduh! Orang Dekat Prabowo Duduki Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir Buka Suara. (Tangkapan Layar @AnKiim di X)

RIAU24.COM - Kementerian BUMN buka suara terkait ramai-ramai orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto diangkat menjadi komisaris BUMN. 

Mereka adalah barisan relawan pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, mulai dari politikus dari partai koalisi hingga relawan yang masuk struktural Tim Kampanye Nasional (TKN). 

Teranyar Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan Andi Arief sebagai Komisaris PT PLN (Persero). 

Ada pula nama Fauzi Baadilla yang diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero).

Fauzi sempat menjadi relawan pemenangan Prabowo-Gibran, sebagai Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto.

Penjelasan Stafsus Erick Thohir Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, diangkatnya sejumlah orang terdekat Prabowo sebelum pelantikan presiden merupakan bagian dari proses transisi pemerintah yang berkelanjutan.

"Baru kali ini lah pemerintahan kita tidak putus, ini namanya berkesinambungan, baru kali ini loh," kata dia, ditemui di Pos Bloc Jakarta, dikutip pada Minggu (27/7/2024). 

Ia menyebut, proses transisi pemerintah melalui pergantian komisaris BUMN ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah republik ini berdiri. 

"Jamannya Bung Karno ke Pak Harto itu putus banget, dari Pak Harto ke Habibie itu reformasi, Habibie ke Gus Dur itu putus juga, Gus Dur ke Megawati putus juga, dari Megawati ke SBY putus juga, dari SBY ke Pak Jokowi putus juga," sambung Arya.

Ia menyebutkan kalau penempatan orang-orang terdekat prabowo di perusahaan pelat merah ini merupakan hal yang sangat wajar. 

Arya menjelaskan penunjukan komisaris baru yang berasal dari partai politik pada beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja baik yang sudah dicapai. 

(***)