RIAU24.COM - Iran dapat memproduksi bahan fisil untuk digunakan dalam senjata nuklir dalam satu atau dua minggu, laporan dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Jumat (20 Juli).

Rinciannya dibagikan hanya beberapa minggu setelah pemilihan Presiden moderat Masoud Pezeshkian.

Sementara Pezeshkian mengatakan dia ingin mengakhiri isolasi ekonomi Iran dan bahwa dia mendukung menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan global, Blinken tidak menyetujui pernyataan presiden Iran.

Blinken mengatakan, “apa yang telah kita lihat dalam beberapa minggu dan bulan terakhir adalah Iran yang benar-benar bergerak maju dengan program nuklirnya.”

Pada 2018, Amerika Serikat di bawah mantan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir, yang dirancang untuk mengatur kegiatan atom Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.

Berbicara di sebuah acara, Blinken menyalahkan runtuhnya kesepakatan nuklir atas percepatan kemampuan Iran.

"Alih-alih setidaknya satu tahun lagi dari memiliki kapasitas luar biasa untuk memproduksi bahan fisil untuk senjata nuklir, (Iran) sekarang mungkin satu atau dua minggu lagi untuk melakukan itu," kata Blinken.

Dia menambahkan bahwa Iran belum mengembangkan senjata nuklir.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan bulan lalu bahwa Iran memperluas kapasitas nuklirnya.

Teheran telah memberi tahu badan tersebut bahwa mereka memasang lebih banyak kaskade atau serangkaian sentrifugal yang digunakan dalam pengayaan di fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow.

Iran adalah satu-satunya negara non-senjata nuklir yang memperkaya uranium ke tingkat tinggi 60 persen, hanya kekurangan tingkat senjata.

Setelah penarikan AS, Iran secara bertahap melepaskan diri dari komitmennya berdasarkan kesepakatan nuklir 2015.

Tetapi penjabat menteri luar negeri Iran Ali Bagheri mengatakan kepada CNN awal pekan ini bahwa negara itu tetap berkomitmen pada perjanjian itu, yang dikenal sebagai JCPOA.

"Kami masih menjadi anggota JCPOA. Amerika belum dapat kembali ke JCPOA, jadi tujuan yang kami kejar adalah menghidupkan kembali perjanjian 2015," katanya seraya menambahkan "Kami tidak mencari perjanjian baru."

(***)