RIAU24.COM - Pada 7 Oktober, selama kekacauan awal serangan Hamas, angkatan bersenjata Israel dilaporkan menggunakan taktik pertempuran kontroversial yang disebut ‘protokol Hannibal’.  klaim sebuah laporan.

Menurut harian Israel Haaretz, prosedur ini digunakan di tiga fasilitas militer yang diserang oleh Hamas dan berpotensi membahayakan warga sipil.

Apa itu Protokol Hannibal?

Arahan kontroversial ini sesuai laporan digunakan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) hingga 2016.

Protokol ini hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk mencegah penangkapan tentara oleh tentara musuh, bahkan dengan mengorbankan nyawa sandera.

Menurut Forensic Architecture, Violence at the Threshold of Detectability sebuah buku karya Eyal Weizman, salah satu versi Protokol Hannibal mengatakan, “penculikan harus dihentikan dengan segala cara, bahkan dengan harga menyerang dan melukai pasukan kita sendiri."

Dilaporkan, pada pukul 11:22 pagi (waktu setempat), sekitar lima jam setelah serangan dimulai, sebuah arahan dikeluarkan untuk divisi Gaza Israel yang menyatakan, "Tidak ada satu kendaraan pun yang dapat kembali ke Gaza."

Pesan ini, sesuai laporan Haaretz mengutip sebuah sumber, berarti mencegah kendaraan kembali, terlepas dari potensi korban.

"Semua orang tahu pada saat itu bahwa kendaraan semacam itu bisa membawa warga sipil atau tentara yang diculik. Semua orang tahu apa artinya tidak membiarkan kendaraan kembali ke Gaza," bunyi laporan tersebut.

Tidak diketahui berapa banyak korban sipil atau militer yang terjadi karena perintah ini, namun, dokumen dan kesaksian dari tentara dan perwira IDF tingkat menengah senior menunjukkan penggunaan protokol Hannibal tersebar luas.

Investigasi dan Reaksi Israel

Seorang juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan mengatakan kepada publikasi bahwa penyelidikan internal terhadap peristiwa 7 Oktober sedang berlangsung.

"Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk belajar dan menarik pelajaran yang dapat digunakan dalam melanjutkan pertempuran. Ketika penyelidikan ini selesai, hasilnya akan disajikan kepada publik dengan transparansi," bunyi pernyataan itu, seperti dilansir The Guardian.

(***)