RIAU24.COM - Ketika Prancis bersiap untuk pemilihan parlemen mereka, hasilnya berspekulasi untuk meninggalkan Presiden Emmanuel Macron dalam posisi canggung dengan perdana menteri sayap kanan dan melemahkan statusnya di luar negeri.

Setelah putaran pertama jajak pendapat, aliansi sentris Marcon berada di urutan ketiga, menunjukkan kemungkinan kekalahan mereka dalam putaran kedua hari Minggu.

Jika Rally Nasional sayap kanan dan sekutunya, yang fokus pada kebijakan anti-imigrasi, memenangkan pemilihan parlemen ini, Macron mungkin berada di tempat yang sulit untuk bekerja dengan perdana menteri yang memiliki pandangan berbeda tentang isu-isu vital.

Untuk membentuk pemerintahan yang berfungsi, Macron mungkin harus menawarkan kesepakatan kepada para pesaingnya.

Rencananya yang berfokus pada peningkatan ekonomi Prancis melalui kebijakan pro-bisnis mungkin ternoda setelah pemilihan ini.

Siapa Emmanuel Macron?

Presiden Prancis termuda, Emmanuel Macron, memulai gerakannya ‘En Marche!’ pada tahun 2016.

Partai sentris dan liberal kemudian berganti nama menjadi La République En Marche! pada tahun 2022, yang diterjemahkan menjadi Republic Forward.

Dia adalah Presiden kedelapan Republik Kelima Prancis sejak kemenangannya dalam pemilihan presiden pada 2017.

Lahir pada Desember 1977 di Amiens, Macron belajar filsafat dan kemudian lulus dari Ecole Nationale d'Administration (ENA) yang terkenal pada tahun 2004.

Dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Inspektorat Jenderal Keuangan dan bankir investasi di Rothschild & Co.

Ia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Kepresidenan Republik pada tahun 2012 dan diangkat sebagai Menteri Ekonomi, Industri dan Urusan Digital pada tahun 2014, di mana ia menjabat selama dua tahun.

Pada 2017, Macron berada di pusat kemenangan bersejarah dalam pemilihan melawan Marine Le Pen yang populis, yang menjadi ancaman baginya dalam pemilihan parlemen saat ini. Dia terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2022.

Macron juga dikelilingi oleh kontroversi mengenai banyak reformasi tenaga kerja kontroversial yang dia tandatangani yang memberi perusahaan lebih banyak kebebasan dalam mempekerjakan dan memecat karyawan.

Setelah Trump mengumumkan bahwa AS akan keluar dari Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan iklim internasional yang diadopsi di PBB, Macron mengambil sikap tegas bahwa perjanjian itu tidak dapat dinegosiasikan.

Macron tidak akan mundur dari jabatannya sampai akhir masa jabatannya pada 2027 terlepas dari pemilihan 2024.

(***)