Selain itu, Siti juga mendorong pemangku kebijakan bisa berkonsultasi dengan ahli bahasa hingga sosiolog. 

Semata-mata agar diksi yang dipakai tidak menormalisasi gender stereotipe.

"Yang bisa dikonsultasilan dengan ahli bahasa, sosiolog dan pakar gender. Sehingga akronim yang digunakan tidak menormalisasi atau membakukan gender streotipe," tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa sejumlah progam memakai akronim nyeleneh. 

Beberapa di antaranya adalah program yang diinisiasi oleh pemerintahan daerah. Namun, ada juga nama program dari kementerian.

Sebagai contoh, seperti dilihat detikcom, Minggu (7/7/2024), ada program SiPEPEk dari Kabupaten Cirebon.