Luhut Respons Kabar soal Prabowo yang Ogah Prioritaskan Pembangunan IKN
RIAU24.COM -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko marves) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kabar yang menyebut proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak akan menjadi prioritas kerja Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Sebab, Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, sempat menyatakan pemerintahan mendatang lebih mendahulukan program Makan Bergizi Gratis ketimbang IKN.
Luhut menyebut ia tak mau menerka-nerka soal prioritas program Prabowo.
Ia menyerahkan jalannya pemerintahan kepada Prabowo.
Namun menurutnya, Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia.
"Saya tidak mau berandai-andai. Itu saya kira biarkan nanti setelah Pak Prabowo dilantik beliau akan ini (putuskan). Tapi Makan Bergizi itu menurut saya satu program yang sangat baik," katanya usai menghadiri acara The Global Dialogue On Sustainable Ocean Development, di Sanur, Denpasar, Jumat (5/7).
Ia menyebut program andalan Prabowo Subianto sudah banyak diterapkan di ratusan negara lain.
"Program presiden terpilih makan bergizi, saya pikir itu program yang bagus sekali karena ada di 193 negara, sudah. Dan itu akan membantu rakyat kita dan dilakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi tidak ada yang aneh," katanya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Soedradjad Djiwandono menyatakan lebih memilih program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dulunya bernama Makan Siang Gratis dibandingkan pembangunan megaproyek IKN.
Kakak ipar Prabowo itu menyebut Makan Bergizi Gratis dapat dilaksanakan segera.
Pihaknya juga sudah mengkalkulasi penerapan program tersebut secara matang.
"Sebagai seorang ekonom ya enggak bisa bohong dalam soal ini, saya mengatakan ya saya memilih makan siang bergizi. Karena saya tahu itu akan bisa dilaksanakan segera. Bahkan, kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya, siapa yang akan menerima," kata Soedradjad dalam Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank di Jakarta, Selasa (2/7).
(***)
