RIAU24.COM -Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan Pemerintah akan menyiapkan 4 lapis percadangan data atau biasa disebut dengan istilah backup.

Hal ini dilakukan usai Pusat data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. 

Pemerintah pun diwajibkan setiap kementerian ikut membuat percadangan berganda. 

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsionalk lagi. Sehingga akalau secara operasional pusat data nasional sementaar berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam," ungjap Hadi dalam konferensipers, Senin (1/7/2024).

"Dan bisa auto gate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memuiliki vbackup, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut," lanjutnya. 

Lebih lanjut, ia menyebutkan pemerintah akan menyiapkan penyimpangan data cadangan. 

Ia menjelaskan penyimpangan data cadangan ini akan dibuat sesuai klasifikasi sehingga tidaka kan memenuhi data di PDN.

"Kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagiannya itu akan disimpan di cloud. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN," pungkasnya. 

Hadi pun mengungkap layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) akan aktif mulai Juli 2024 usai diserang ransomware. 

Hadi mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024. Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024," kata Hadi.

Hadi menjelaskan data yang ada dalam PDNS 2 ini akan dicadangkan oleh sebuah situs dingin (cold site) untuk pemulihan data jarak jauh. 

Situs dingin ini juga nantinya bakal ditingkatkan menjadi hot site khusus layanan bersifat strategis.

(***)