RIAU24.COM -Krisis keamanan siber di Indonesia tengah menjadi sorotan. 

Tidak hanya di dalam negeri, krisis ini juga menjadi perhatian masyarakat global.

Krisis ini bermula dari serangan siber ransomware yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 20 Juni 2024 lalu. 

Akibat serangan ini, banyak layanan publik di Indonesia yang lumpuh.

Bersamaan dengan itu, pelaku peretasan meminta uang tebusan sebesar USD 8 juta. 

Krisis keamanan data yang berulang kali terjadi tentu menjadi peringatan.

Ketua Cyberity, Arif Kurniawan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata.

Menurut dia, Cyberity melakukan pendalaman dan memiliki beberapa catatan berkaitan dengan krisis keamanan data di Indonesia.

Atas krisis keamanan data yang terjadi di Indonesia itu, Cyberity mendesak agar pemerintah bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi, apalagi kejadian serupa bukan kali pertama terjadi.

Kemudian, pemerintah didesak segera melakukan langkah pemulihan agar layanan publik bisa kembali normal.

Selanjutnya mengusut tuntas skandal perusahaan LockBit dan dugaan keterlibatan afiliasi di Indonesia. 

Mereka juga meminta pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), terutama Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk meminta maaf kepada masyarakat dan mengundurkan diri dari jabatannya, mengingat krisis keamanan data kali ini diduga terjadi akibat tumpang tindihnya kewenangan dan kelalaian penyelenggara PDN.

Lalu melakukan antisipasi dan mitigasi bencana kebocoran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

(***)