RIAU24.COM - Pengamat kebijakan publik Muhammadiyah, Ihsan Tanjung menganggap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir telah memberikan sinyal tegas akan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Dari penilaian Ikhsan, pernyataan tegas itu tampak seperti bentuk sikap jelas dari Muhammadiyah.

Bahwa, Muhammadiyah akan menerima IUP jatah ormas terlihat dalam satu kesempatan.

"Sebetulnya kalau kita sadar, dengan pernyataan Ketua Umum ini, ini tegas mengatakan Muhammadiyah ini mengambil atau menerima," kata Ihsan dalam diskusi di kompleks parlemen, Kamis (26/6).

"Cuma bacaan di sini beliau mengatakan, beliau mengatakan bahwa ekonomi harus diurus, sumber daya alam, hutan, laut dan ikannya, airnya harus dirawat. Kemudian tambang dengan segala macam harus diolah dan tidak dirusak," imbuhnya.

Menurut Ihsan, Muhammadiyah hingga saat ini memang belum menyatakan sikap resmi untuk menerima atau menolak IUP jatah ormas dari pemerintah. 

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini masih mengkaji tawaran tersebut.

"Seperti kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti beliau mengatakan kami akan kaji dulu, cuma kalau Gus Yahya [PBNU] bilang kan, iya kami butuh, kami siap, nah itu bedanya antara Muhammadiyah sama NU," katanya.

Ihsan menyebut Muhammadiyah memang tidak selugas NU merespons tawaran IUP. 

Namun, Ihsan juga menegaskan bahwa hingga saat ini Muhammadiyah belum menyatakan tegas untuk menolak.

Menurutnya jika ada pengurus yang menyatakan penolakan, mereka tak mewakili organisasi PP Muhammadiyah melainkan inisiatif pribadi.

"Jadi intinya, Muhammadiyah tidak selugas NU, tapi mungkin Insyaallah, ke depan kalau ditawarkan ke Muhammadiyah, saya enggak tahu akan ditolak atau diterima, nanti kita tanya sama ketua umum kami," katanya.

(***)