RIAU24.COM -Proses penyelenggaraan ibadah haji 2024 menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Salah satu kritik yang datang dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR yang mengungkapkan kondisi akomodasi jemaah yang sangat memprihatinkan. 

Tenda jemaah haji Indonesia minim kapasitas hingga layanan toilet yang harus membuat jemaah antre berjam-jam.

Ketua Timwas Haji Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyayangkan tenda sempit membuat ruang gerak jemaah tak lebih dari 1 meter. 

Kondisi ini mengakibatkan banyak jemaah yang tidak kebagian tempat tidur di dalam tenda. 

Tak cuma masalah tenda, kondisi toilet jadi keluhan jemaah RI lantaran jemaah bisa antre berjam-jam.

Tak cuma tahun ini saja, persoalan haji juga sempat terjadi pada tahun 2023 lalu. 

Kala itu terjadi persoalan akomodasi dan transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. 

Hal ini membuat banyak jemaah haji asal Indonesia telantar Muzdalifah hingga kesulitan mendapatkan makanan.

Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Ade Marfuddin menyoroti fasilitas layanan haji yang disediakan oleh pemerintah tak sebanding dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan jemaah.

"Dan ini tamu Allah yang dibawa. Dan mereka berbayar semua. Jasa ini kan pelayanan. Akan sangat naif, uang besar tapi pelayanan masih kurang diperhatikan dan masih carut-marut," kata Ade kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).

Ade menganggap belum ada manajemen pelayanan haji yang ditata secara komprehensif oleh pemerintah selama ini.

Akibatnya, penyelenggaraan haji tiap tahun pasti ada kekurangan yang berulang di sana sini.

Ia mencontohkan tahun lalu terdapat kasus jemaah telantar di Muzdalifah hingga kesulitan mendapatkan makanan. 

Kemudian tahun ini mencuat persoalan fasilitas tenda jemaah di Mina yang minim kapasitas.

Ia menyarankan supaya pemerintah mampu melakukan pemetaan mitigasi haji di prosesi mana saja yang berisiko tinggi dan rendah. 

Baginya, wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (Armuzna) harus menjadi perhatian serius oleh Kemenag lantaran persoalan terus berulang.

"Mana yang berpotensi crowded tiap tahun harusnya dipisahkan. Ada zona merah dan biru. Yang biru biar saja dia sudah aman. Perhatikan dan fokus ke zona merah," kata Ade.

"Selalu tiap tahun muncul di lubang ini bolong, lubang di sana ditutup, lubang sini ditutup, muncul lagi lubang lain. Ini kan dari sisi manajemen itu berarti tidak ada penyelesaian secara komprehensif. Belum tersistem dengan baik," tambahnya.

Khusus persoalan Mina, Ade menyoroti perlunya bangunan bertingkat untuk tempat berdiam bagi para jemaah haji. Sebab, ia menyadari wilayah Mina sangat terbatas bagi jemaah.

Ia juga mengeluhkan pemerintah tak lagi menggunakan Mina Jadid seperti prosesi haji tahun-tahun sebelumnya. 

Menurut Ade, keputusan pemerintah tak lagi menggunakan Mina Jadid membuat membuat para jemaah mengalami penumpukan.

Pemerintah Tak Serius Urus Ibadah Haji 

Anggota Komisi VIII DPR Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah seperti tak serius menyelenggarakan ibadah haji lantaran kerap ditemukan banyak kekurangan.

"Ya persis seperti itu enggak serius dan tidak totalitas urus haji. Kalau mau ada perubahan agar tidak terus menerus terulang, ya harus perubahan menyeluruh, progresif dan revolusioner. Semua aspek yang terkait dengan ekosistem haji harus dibenahi," kata Luluk kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).

"Mereka [lansia] tidak punya tempat di pemondokannya ketika di Mina atau di Arafah, harus berada di lorong dalam kondisi panas, serta fasilitas toilet yang sangat tidak memadai," kata dia.

Ia menilai kekurangan dalam pelaksanaan haji 2024 menunjukkan pemerintah seperti tidak belajar dari pelaksanaan sebelumnya lantaran kekurangan yang terus berulang.

Padahal, ia mengatakan adanya tambahan kuota haji seharusnya pemerintah dapat meningkatkan fasilitas layanan agar jamaah dapat dilayani dengan baik.

(***)