RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri bersinergi dengan Bank Riau Kepri Syariah untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Kepri naik kelas. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk layanan pembiayaan KUR di BRK Syariah.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Endang Suhara menyebutkan pelaku UMKM di Kepri berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat sampai dengan tahun 2023 jumlahnya mencapai 146.638 usaha yang tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

“Dari 7 kabupaten/kota di Kepri, Kota Batam menjadi daerah dengan UMKM terbanyak di Kepri, yakni sebanyak 75.064 atau 51 persen dari total keseluruhan UMKM di Kepri. Kemudian Kota Tanjungpinang 18.613 UMKM, Karimun 18.434 UMKM, Bintan 11.783, Lingga 9.028, Kabupaten Natuna 8.454, dan Anambas 5.262 UMKM,” paparnya.

Dia juga menyampaikan, Pemprov Kepri mengajak pelaku UMKM memanfaatkan untuk sejumlah fasilitas yang telah disiapkan pemerintah daerah, untuk mengembangkan usahanya agar semakin maju dan sukses.

“Fasilitas yang disiapkan itu baik dari segi permodalan, pemasaran hingga pembiayaan. Pemprov Kepri telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) membuat kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga nol persen,” kata Endang, Senin (20/5/2024).

Endang menjelaskan, beberapa fasilitas untuk UMKM, antara lain Menurut dia, Kepri menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan bunga nol persen, sehingga pelaku UMKM yang mengakses KUR di BRKS hanya membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung pemprov melalui dana APBD.

“Program bunga nol persen ini mulai digelar tahun 2022, dan masih dilanjutkan hingga tahun ini karena antusiasme pelaku UMKM cukup tinggi. Selain itu, Pemprov Kepri juga memberi peluang pemasaran produk UMKM masuk platform ekosistem digital E-Katalog melalui pendaftaran produk dan mempromosikannya,” tutur Endang. ADV