RIAU24.COM - Israel melancarkan serangan secara membabi buta darat, laut dan udara di al-Mawasi, zona aman yang ditetapkan di Gaza, menurut kantor berita Palestina Wafa. Namun Militer Israel membantah melakukan serangan apa pun di wilayah tempat ribuan warga Palestina berlindung. 

Wafa juga melaporkan serangan Israel di sisi barat kota Rafah, serta serangan yang menewaskan lima orang di Nuseirat, Gaza tengah. 

Perkembangan ini terjadi ketika Hamas mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menekan Israel agar menerima gencatan senjata permanen, sementara Israel bersikeras melanjutkan perang setelah semua sandera dibebaskan. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan pada Rabu (12/6/2024) bahwa kelompok bersenjata Palestina membuat banyak amandemen terhadap rencana gencatan senjata yang didukung AS, beberapa di antaranya dianggapnya tidak dapat dilaksanakan.

Seorang pemimpin senior Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa usulan amandemen perjanjian tersebut “tidak signifikan” dan mencakup penarikan total pasukan Israel dari Jalur Gaza. 

Pemimpin Hamas tersebut mengatakan mereka menuntut tiga “fase gencatan senjata yang saling berhubungan dan berkesinambungan” dan pencabutan blokade di Gaza, yang memungkinkan pergerakan bebas orang dan barang di wilayah kantong tersebut. 

Hamas juga menuntut agar mereka memilih daftar 100 tahanan Palestina dengan hukuman jangka panjang yang akan dibebaskan dari penjara-penjara Israel, menurut pemimpin tersebut, klausul yang saat ini tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. 

Terakhir, pemimpin Hamas mengatakan kelompoknya keberatan dengan “pembatasan jangka waktu pembebasan tahanan dengan hukuman berat hingga tidak lebih dari 15 tahun sisa hukuman mereka,” menurut Reuters.

“Tidak ada amandemen signifikan yang, menurut pimpinan Hamas, memerlukan penolakan,”ujar dia melansir Sindonews.

Mengutip para pejabat yang mengetahui masalah ini, Times of Israel melaporkan masalah lainnya adalah Hamas mencari jaminan dari Israel bahwa mereka akan menyetujui gencatan senjata permanen. 

Laporan tersebut mengklaim Hamas khawatir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hanya akan melaksanakan tahap pertama dari perjanjian tersebut, yang mencakup pembebasan sisa sandera perempuan, sakit, dan lanjut usia selama periode enam pekan, sebelum menemukan alasan untuk melanjutkan pertempuran.