RIAU24.COM -SIAK- Anggota DPRD Siak meminta kepada pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Siak dengan Bengkalis, tepatnya di Kampung Tuah Indrapura, Temusai, Sungai Tengah, Sabak Permai dan Bandar Sungai yang sampai saat ini masih belum mendapat kejelasan dan bahkan menjadi konflik di tengah masyarakat setempat.

"Mengenai permasalahan tapal batas antara Bengkalis dengan Siak kami meminta kepada pemerintah kabupaten Siak untuk secepatnya diselesaikan. Jangan berlarut-larut, karena tapal batas itu sebagai dasar, salah satu dasar ya, bukan dasar secara otentik hukum tidak, otentik hukum itukan siapapun memiliki lahan itu boleh, cuman tapal batas ini dalam rangka wilayah hukum, hukum administrasi suatu daerah harus ada tapal batas," kata anggota DPRD Siak, Sutarno.

Apalagi masalah tapal batas itu berbuntut pada konflik perebutan lahan kebun sawit di masyarakat, sudah hampir dua tahun ini masyarakat di kampung perbatasan itu saling klaim dan sengketa soal kebun sawit.

"Untuk di Kampung Temusai itu sangat miris, kerena dari awalnya sekian ribu hektare masuk Temusai sekarang tinggal separuhnya bahkan sampai saat ini mereka masih bayar pajak di Kabupaten Siak," ungkap politisi Gerindra itu.

Sutarno juga menjelaskan bahwa masyarkat Siak yang memiliki surat tanah atau lahan yang sekarang di klaim masuk wilayah Bengkalis sampai saat ini masih membayar pajaknya di Kabupaten Siak, untuk itu kepada pemerintah Kabupaten Siak agar dapat dengan segera menyelesaikan masalah ini.

"Masyarakat Kampung Temusai memiliki bukti-bukti yang kuat akan kepemilikan lahan di sana, dan mereka sampai saat ini meminta pihak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh tapal batas yang menimbulkan kegaduhan. Untuk itu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memakan korban, Pemkab Siak harus segera koordinasi dengan Pemkab Bengkalis dan Pemprov Riau," tegasnya.