Dokter di Korsel Kembali Mogok Kerja 18 Juni, Tolak Perbanyak Kuota Masuk Fakultas Kedokteran
RIAU24.COM - Dokter di Korsel bakal melanjutkan mogok kerja di 18 Juni mendatang imbas protes aksi reformasi layanan kesehatan. Mereka merasa apa yang dilontarkan selama ini tidak didengar oleh pemerintah.
Pasalnya, para dokter di Korsel menolak rencana otoritas setempat untuk memperbanyak kuota pendidikan kedokteran lantaran dinilai hanya akan menurunkan kualitas SDM, sehingga merusak kredibilitas komunitas medis di masyarakat.
Asosiasi Medis Korea, yang mewakili 140.000 dokter di negara tersebut mengatakan 74 persen anggota yang berpartisipasi dalam pemungutan suara menyetujui wacana tersebut.
Presiden Asosiasi Lim Hyun-taek kembali mengingatkan rencana pemerintah tersebut akan menghancurkan sistem medis negaranya dan tidak melakukan apa pun untuk mengubah masalah minimnya dokter. Terlebih saat ini, dokter Korsel dinilai tidak mendapat kompensasi yang memadai.
"Dengan dukungan dari perwakilan di seluruh negeri, Asosiasi Medis Korea (KMA) akan berdiri di garis depan dalam perjuangan menyelamatkan sistem medis," kata Lim dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kelompok medis.
Lim mengatakan para anggota akan berhenti bekerja pada 18 Juni dan ada rencana untuk melakukan unjuk rasa massal. Pihaknya menentang rencana peningkatan jumlah mahasiswa baru sampai 2.000 orang dari saat ini yang berjumlah 3.000 orang, itu merupakan poin inti dari reformasi layanan kesehatan pemerintah.
Ribuan dokter peserta pelatihan, termasuk dokter magang dan dokter residen, mengundurkan diri dari pekerjaannya pada 20 Februari, sehingga rumah sakit-rumah sakit besar terpaksa menunda hingga mengurangi layanan non-darurat, mengembalikan pasien ke ruang gawat darurat.
Pemerintah mengatakan peningkatan ini diperlukan untuk menutupi kekurangan dokter yang akan semakin parah di tahun-tahun mendatang.
Tepat sebelum pertemuan KMA, pemerintah meminta kelompok tersebut untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang membahayakan keselamatan masyarakat, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut akan berdampak buruk terhadap reputasi dokter dan mengurangi kepercayaan terhadap profesi medis.
Perdana Menteri Han Duck-soo menilai tindakan kolektif apa pun yang dilakukan oleh para dokter adalah ilegal dan sangat disesalkan, dirinya mengulangi seruan untuk berdialog demi menyelesaikan kebuntuan tersebut.
"Kepercayaan sosial yang telah dibangun oleh komunitas medis dan pasien selama beberapa dekade tidak boleh dibiarkan runtuh karena tuntutan radikal dari segelintir orang," kata Han pada konferensi pers. ***
